Raja Ampat Hancur Di Balik Narasi Hilirisasi Dan Pembangunan Ala Politik Penguasa.

 

its.y gobay. bahlil dan raja ampat yang rusak

Bagi karl marx, “Kapitalisme hanya mencari keuntungan dengan cara bersarang di mana mana.”  bagi Karl Marx juga bahwa "Kapitalisme bukan hanya mengeksploitasi Sumber Daya Manusia, tetapi juga Sumber Daya Alam". 

 

Ygobay - Pulau Raja ampat surga dunia itu, akan hilang sekejap di mata, begitu beberapa postingan yang lewat di Gawai hp pagi tadi 4 juni 2025, penyesalan atas kerusakan lingkungan menimbulkan luka di hati orang papua bahkan manca negara.

Grenpace indonesia mengeluarkan dan membongkar kedok busuk ini saat pertemuan internasional di jakarta berlangsung. Aktivis dari greenpeace dan beberapa pemudah asal raja ampat papua melakukan aksi dan berorasi dengan membentang spanduk dan berorasi save raja ampat, save raja ampat secara berulang kali. Dalam beberapa cuplikan video grenpace memperlihatkan bahwa pemuda indonesia yakni aktivis greenpece itu di tahan oleh petugas dan di bawah ke luar gedung saati menyampaikan aspirasi dalam ruang pertemuan internasionalnya itu.

setelah sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia melakukan aksi damai dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference & Expo di Hotel Pullman, Jakarta, pada Selasa, 3 Juni 2025. Isu penambangan dan hilirisasi nikel di Raja Ampat, Papua, menjadi sorotan publik.

Menurut tempo, Tiga aktivis Greenpeace bersama seorang perempuan asal Papua membentangkan spanduk saat Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno tengah menyampaikan sambutannya. Mereka menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak buruk aktivitas tambang nikel di Raja Ampat terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.

“Pemerintah bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat, di Papua. Save Raja Ampat,” ucap salah satu pemuda yang berorasi sembari membentangkan banner. Ada tiga poster berwarna kuning dengan tulisan hitam yang mereka angkat di dalam ruangan. Spanduk itu bertuliskan “What’s the true cost of your nickel?”, “Nickel mines destroy lives” dan “Save Raja Ampat from nickel mining.”

begitu juga Dalamm fillm dokumneter yang di rilis oleh grenpece menemukan bagaimana eksploitasi sumber daya alam yang tidak pro terhadap rakyat, pengkerutan yang jahu dari kata memperdulikan ekosistem, melindunggi kehidupan hutan dan laut yang bekelanjutan.

Menurut Marine Conservation Institute, sedimentasi akibat aktivitas tambang di kawasan pulau Gag dan Waigeo sudah mencemari kawasan laut yang sebelumnya jernih. Data dari Auriga Nusantara mencatat bahwa sejak 2019 hingga 2023, perluasan izin tambang di Papua Barat meningkat hampir dua kali lipat, termasuk di kawasan Raja Ampat.

 

Penambangan nikel menyebabkan deforestasi hutan tropis, erosi tanah, dan limbah tambang yang mengandung logam berat seperti nikel dan kromium. Ketika ini mencapai perairan laut, terjadi perubahan kimiawi yang berakibat pada kerusakan terumbu karang dan menurunnya populasi ikan secara drastis.

Dalam jangka panjang, proses ini mengganggu produktivitas laut yang selama ini menjadi sumber utama pangan dan penghidupan bagi masyarakat pesisir.

Hal ini memperlihatkan bagaimna sisi lain yang di timbulkan dari pulau raja ampat yang di bilang surga dunia itu ketika hadirnya perusahan dan pt Gag nikel.

 

Di beberapa postingan juga khwatirkan akan kehilangan surga terakhir ini namun sebagaian juga yang beredar di metsos rasa menyesal karena tidak bisa berkunjung ke raja ampat akibat rusaknya keindahan ini, banyak kalangan netisen yang memosting kesedihan mereka, ketakutan, keraguan dan membagkitkan amarah tersendiri terhadap negara yang mengingginkan kepentinggannya ketimpang rakyat.

 

its. save raja ampat

Namun dari semua keindahan dan ke unikan raja ampat, ada upaya licik yang di lakukan dan di sembunyikan di balik narasi Hilirisasi dan pembangunan serta sementara hentikan operasi pertambagan nikel. Seperti yang di sampaikan Bahlil bahwa opreasi Pt Gag Nikel sementara di hentikan, selain itu juga ia menyampaikan pihak asing menghambat hilirisasi di raja ampat. Namun semua narasi ini sengaja buat untuk mematahkan semangat juang rakyat menolak Pt perusak alam raja ampat dan lainya yang sedang beroperasi. Bahlil menyembuyikan semua dosa ini di balik hilirisasi dan pembangunan.

Lantas sebenarnya apa itu Pt Gag nikel yang beroperasi di Raja ampat.

 

PT Gag Nikel adalah Perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya generasi VII yang ditandatangani Presiden Soeharto pada 19 Januari 1998. Awalnya, Perusahaan ini adalah Perusahaan gabungan antara BHP Billiton-Asia Pacific Nickel (75%), perusahaan tambang asal Australia, dan PT ANTAM (25%).

 

Hingga akhirnya pada 2008, BHP Billiton mundur dari proyek ini dan PT ANTAM mengakuisisi 100% kepemilikan saham di Asia Pacific Nickel. Dengan ini, PT ANTAM menguasai PT Gag Nikel sepenuhnya-meskipun Asia Pacific Nickel masih tetap terdaftar di Australia.

 

Konsesi PT Gag Nikel berada di wilayah Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Luas konsesi PT Gag Nikel seluas 13.136 hektare, terdiri atas daratan 6.060 hektare dan lautan 7.076 hektare. Sedangkan luas daratan pulau Gag sendiri hanya 6.500 hektare, yang berarti luas konsesi PT Gag Nikel hampir mencakup seluruh pulau dan kawasan perairannya.

PT Gag Nikel adalah salah satu dari 13 perusahaan tambang yang mendapatkan keistimewaan diperbolehkan melakukan aktivitas pertambangan terbuka di kawasan Hutan Lindung berdasarkan Keppres No. 41 tahun 2004. Keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati ini dikarenakan pada UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, melarang adanya aktivitas pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Pemerintah saat itu berdalih, pemberian dispensasi bagi 13 perusahaan tambang ini diberikan karena mereka sudah mengantongi kontrak karya sebelum terbitnya UU Kehutanan yang baru pada 1999.

 

Sejatinya, tak hanya melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung, aktivitas PT Gag Nikel ini juga dilakukan di wilayah pulau kecil. Yang mana, berdasarkan UU No. 7 tahun 2007 Jo. UU No. 1 tahun 2014, kawasan pulau kecil, yakni pulau dengan luas kurang dari 200.000 hektar, adalah kawasan yang dilarang bagi aktivitas pertambangan.

 

Sedangkan Menurut Grenpeace Dampak Tambang Nikel di Raja Ampat sangat di kawatirkan

Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik, mengatakan bahwa penambangan nikel di Papua bakal mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati dan ekowisata masyarakat setempat terutama di Raja Ampat.

 

Padahal Kawasan Raja Ampat memiliki kekayaan alam sebesar 75 persen untuk spesies terumbu karang di dunia, 1.400 jenis ikan-ikan karang, dan 700 invertebrata jenis moluska. Beberapa jenis ikan yang ada di Raja Ampat salah satunya adalah pari manta (Mobula birostris).

“Jadi ada wilayah di Raja Ampat itu namanya Selat Dampier. Selat Dampier itu arusnya kencang, tapi di selat itulah manta ray yang besar hidup,” kata Kiki di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Selasa, 3 Juni 2025.

Kiki menjelaskan bahwa dampak hilirisasi nikel di Raja Ampat tidak hanya mengancam kehidupan biota laut, tetapi juga satwa khas Papua yang hidup di kawasan tersebut. Salah satunya adalah cenderawasih botak (Cicinnurus respublica), atau Wilson's bird-of-paradise, yang merupakan spesies endemik dan hanya ditemukan di wilayah Raja Ampat.

Burung eksotis ini menjadi daya tarik utama bagi para pengamat burung dari mancanegara. Kiki menambahkan bahwa keberadaan cenderawasih botak bahkan dapat dijumpai di sekitar permukiman warga di kepulauan Raja Ampat, menjadikannya bagian penting dari aktivitas ekowisata yang menguntungkan masyarakat lokal.

Contohnya di Distrik Waisai, di mana penduduk menyediakan banyak homestay untuk wisatawan, terutama bagi para bird watcher yang datang khusus untuk melihat cenderawasih botak di habitat alaminya.

 

Sektor ekowisata ini turut memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Pada tahun 2020, ekowisata menyumbang sekitar 15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Raja Ampat, dengan nilai mencapai Rp 7,005 miliar. Pendapatan ini diperoleh dari retribusi penginapan, pajak kapal wisata, hingga pungutan kartu wisata yang dikenakan kepada wisatawan lokal maupun asing.

Namun, keberlanjutan sektor ekowisata itu, kini terancam akibat aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran—ketiganya merupakan bagian dari kepulauan Raja Ampat. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil tersebut dilarang.

 

Greenpeace mencatat bahwa lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami di ketiga pulau itu telah dibabat untuk aktivitas pertambangan. Selain kerusakan daratan, Kiki juga mengungkapkan kekhawatiran atas kerusakan terumbu karang akibat lalu lalangnya kapal tongkang pengangkut nikel yang melintasi wilayah perairan raja ampat

sedangkan Indosiana, Proyek ini melibatkan PT Gag Nikel—anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam)—yang mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) sejak 30 November 2017 hingga 30 November 2047 dengan wilayah kerja seluas 13.136 hektare (6.060 ha di darat dan 7.076 ha di laut).

 

Sebelum diambil alih Antam, PT Gag Nikel pernah dimiliki asing (Asia Pacific Nickel) dan awalnya berstatus kontrak karya di era 1990-an. Selain PT Gag, ada beberapa perusahaan lain yang juga memegang IUP nikel di Raja Ampat. Misalnya, PT Kawei Sejahtera Mining telah memperoleh izin sejak Agustus 2023 meski belum melakukan operasional.

Organisasi lingkungan menyebutkan ada empat IUP nikel di Papua, tiga di antaranya berlokasi di pulau-pulau kecil Raja Ampat (Pulau Gag, Kawe, Manuran). Dengan skema izin ini, pemerintah berharap mendukung program hilirisasi mineral. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan menyebut produksi nikel dari PT Gag Nikel dalam RKAB 2024 mencapai 3 juta ton per tahun, meski jumlah ini hanya sekitar 1,3% dari target nasional.

 

Kehancuran masyarakat adat dan kehidupan di balik hilirisasi dan pembagunan

 

Kehancuran masyarakat adat terlihat ketikat proyek masuk dan merusak alam dan lingkungan terhadap masyarakat di daerah raja ampat. Berpuluh puluhan hektar raja ampat terancam akibat operasi manusia yang tidak punya hati.

Kehancunran terlihat ketikan perizinan  terhadap Pt Gag Nikel  mulai beroperasi di raja ampat papua barat daya.

Proyek tambang nikel di Raja Ampat tidak terlepas dari resistensi masyarakat adat, seperti yang terjadi di Pulau Batan Pelei. Suku Kawei secara terbuka menyatakan penolakan mereka terhadap kehadiran perusahaan tambang. Dalamnya masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan persetujuan bebas, didasarkan pada informasi awal (Free, Prior and Informed Consent/FPIC)—suatu prinsip yang dijamin dalam hukum internasional dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Ketiadaan persetujuan tersebut adalah bentuk kekerasan struktural: proyek dipaksakan dengan legitimasi negara, sementara suara lokal diabaikan. Dalam konteks seperti ini, pembangunan berubah menjadi bentuk perampasan ruang hidup.

Ekosistem Sektor pariwisata di Raja Ampat, yang berbasis pada ekowisata berkelanjutan, justru menjadi korban langsung dari proyek tambang. Raja Ampat menyumbang miliaran rupiah per tahun dari sektor pariwisata, yang sepenuhnya bergantung pada keindahan alam bawah laut. Aktivitas tambang dengan limbah, kerusakan hutan, dan pencemaran laut , menguranggi daya tarik kawasan ini secara signifikan.

Hotel-hotel lokal dan operator selam telah menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pemerintah pusat, namun suara mereka kalah dengan narasi “kemajuan ekonomi hilirisassi dan  pembangunan” yang dibawa oleh industri ekstraktif dan kemajuan pembangunan yang baik menimbulkan luka yang serius, dalam mengejar nikel logam untuk kendaraan listrik ramah lingkungan, kita justru merusak ekosistem yang jauh lebih penting untuk keberlangsungan hidup planet ini.

 

 

Melihat Narasi Politik “Hiliriasi” , Pembagunan dan “Stop sementara Eksploitasi” di balik Politik bahlil

 

Isu tentang ekploitasi dan perusakan alam di raja ampat memuncak, setiap orang papua memosting hal itu dengan beragam dari narasi menentang dan kesediihan, Kampanye untuk  menolak  Pt Gag Nikel tersebut memuncak beberapa hari kebelakangan ini.

"Saya melihat ada upaya upaya negara dalam hal ini Bahlil untuk memperlemah amarah dan perlawanan rakyat terhadap negara dalam ekpoitasi nikel dan kerusahkan alam  di raja ampat, papua barat daya. mereka membungkus kerusahan hutan, lingkungan dan alam di balik pembangunan dan hilirisasi, saya coba tanggapi politik sestematis ala ala bahlil ini, agar perlawanan terus berlanjut.

bagi saya, ada upaya negara menyembuyikan dosa dan berusaha menghentikan perlawanan secara sistematis.

Di raja ampat, beberapa masyarakat juga melakukan demonstrasi untuk menolak  eksploitasi alam di raja ampat karena  rakyat menerima dampak langsung dan merugikan rakyat setempat.

 

Bahlil atau biasa di sebut Bahlil Lahadalia mentri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam beberapa media seperti di tempo, kompas, detik.com, ia menyampaikan bahwa ada pihak asing tidak senang dengan proyek hilirisasi. Selanjutnya juga bahlil menduga pihak asing terlibat untuk gagalkan hilirisasi di RI.

 

Kami bisa melihat apa narasi yang di bangun oleh Bahlil, bagiamana semua kejahatan eksploitasi dan kerusakan hutan di sembunyikan dengan licik dan rapi di balik hiliriasi dan pembangunan, ia berupaya membawa isu pembangunan dengan kesejahtraan dan mencoba untuk menyalahkan rakyat yang protes dan berusaha membangun narasi aktivis dan pihak asing rencana jahat dengan indonesia.

Bahlil berusaha menyembunyikan Dosa memakai alasan dengan Narasi HIlirisasi,

Hilirisasi menjadi satu topik yang di pakai oleh bahlil dan negara dengan menyembuyikan dosa pelanggaran ham dan kerusakan alam.

Bahlil mengunakan narasi ini di beberapa media seolah olah kebijakan yang di terapkannya baik terhadap rakyat. Hilirisasi adalah suatu proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi yang lebih bernilai tinggi. 

 

Istilah hilirisasi cukup populer setelah Presiden Joko Widodo membuat kebijakan terkait hilirisasi nikel, yakni melarang ekspor bijih nikel dengan tujuan untuk meningkatkan nilai ekspor.

Istilah hilirisasi merujuk pada pengoptimalan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan nilai ekonomi, pembagunan dan kesejahteraan namun malh merugikan rakyat.

Tujuan utama dari proses hilirisasi adalah untuk meningkatkan harga jual dari sebuah produk. Dengan hilirisasi, suatu produk dapat memiliki nilai tambah dengan dilakukan pengolahan terhadap produk. 

Namun Hilirisasi di raia ampat menimbulkan  banyak problem dari kerusakan hutan, pembabat hutan, pencemaran lingkungan hidup hingga matinya terumbu karang serta usah usaha milik warga lokal menjadi tumbalnya. jadi konsep hilirisasi yang di pakai bahlil bukan mementingkan rakyat dan melindunggi hutan dan alam melainkan mengabaikan kerusakan yang terjadi akibat ekspoitasi dan merusak kekayaan alam yang ada, oleh Pt Gag Nikel.

 

selain itu, sisi lain ia nyatakan "STOP SEMENTARA OPERASI/EKSPLOITASI bukan STOP SELAMANYA ATAU CABUT SURAT IZIN PT GAG NIKEL". saat gencarnya kampaye dan perlawanan terhadap kerusakan lingkungan di raja ampat dan  Ia berusaha menyembunyikan dosa di balik narasi busuk  Hilirisasi dan pembagunan

 

Isu “Stop sementara Operasi yang beredar di media ketika beberapa gambar ekpoitasi di raja ampat yang merusak alam dan lingkungan itu beredar dan di kampanyekan di media nasional, internasional dan media sosial. Bahkan intervesi dari publik terkait kerusakan alam tersebut masif akhinya bahlil mengambil jalan tenggah untuk bersembunyi

 

Dalam media antar news, ia (bahlil) menyapaikan bahwa akan berhentikan sementara Pt Gag nikel yang sedang beroperasi di raja ampat papua barat daya. berita tersebut Dengan judul “Bahlil hentikan sementara tambang nikel di raja ampat”

 

Menurutnya tambang nikel, Pt Gag Nikel raja ampat di berhentikan untuk sementara, perusahan tersebut dapat beroparasi  ketika hasil verivikasi dari kementerian ESDM keluar.

 Sedangkan isu yang lain di bangun adalah pembangunan. Seolah olah Pt Gag nikel yang beroperasi di raja ampat tersebut baik dan membangun masyarakat. Sedangkan pada kenyataannya perusahan tambang nikel tersebut merusak sember daya alam dan merugikan rakyat.

 

Sisi lain juga balil seolah olah menyalahkan antek asing, menUrutnya "ada pihak asing yang tidak suka dengan hilirisasi dan pembangunan indonesia" jadi seolah olah orang asing datang ikut campur tangan dalam mengkampanyekan isu kerusakan lingkungan, bahkan ada upaya mengkriminalisasi aktivis lsm.

kami semua harus ketahui bahwa narasi ini sengaja di Bangun untuk menutupi dosanya terhadap  alam dan hutan raja ampat yag sedang hancur.

Isu isu ini juga sedang di bangun untuk melemahkan semangat juang masyarakat tersebut agar tidak protes perusahan yang masuk beroperasi di Raja Ampat.

Melalui berapa informasi dan catatan grenpace dan walhi papua bahwa Hutan raja ampat tidak baik baik saja namun narasi hilirisasi, pembangunandan berhenti sementara, ini berusaha untuk memperlemah rakyat yang lagi bersuara dan protes kerusakan hutan dan alam raja ampat.

Negara dan bahlil berusaha menyalahkan bahwa pihak asing lagi bekerja sama dengan aktivis indonesia untuk merusak hilirisaasi dan menghambat pembangunan.Di raja ampat sendiri sekitar tiga pt yang akan masuk beroperasi, sedangkan untuk saat ini dalah Pt Gag Nikel yang saat ini merusak alam raja a mpat.

 

Bahlil rencana ke papua untuk meninjau terkait kerusakan hutan yang lagi hebodi media, ia juga menyampaikan bahwa Pt Gag yang sedang beroperasi itu berhenti sebentar, katanya setelah verivikasi lalu lanjut lagi, sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah apakah selama beberapa tahun operasi di raja apat itu tidak ada verifikasi?

 

Dengan berbagai macam cara, negara dan antek anteknya merusak alam dan sumber dayanya namun berusah menyembunyikan permasalahan di balik pembangunan dan hilirisasi serta menyalahkan pihak asing dan aktivis serta rakyat yang bersuara.

 

Berhenti sementara operasi tersebut juga, bahlil dan antek antek  berupaya untuk memperlemah perlawanan dan gerakan harii ini. Sebenarnya, sementara berhenti itu sengaja di buat karena banyak yang protes. seharusnya rakyat harus menuntut bukan sementara berhenti tetapi selamanya berhenti dengan mencabut izin, karena sementara itu bukan tutup atau keluar dari raja ampat tetapi beberapa bulan atau tahun ke depan  ia akan lanjutkan ketika isu penolakan meredah.

karena Tambang nikel di Papua sering dibingkai sebagai bagian dari green economy. Padahal, proyek-proyek ini adalah contoh nyata dari “greenwashing” membungkus perusakan alam dengan narasi hijau. Transisi energi berbasis kendaraan listrik memang penting, tetapi tidak bisa dicapai dengan merusak wilayah lindung dan melanggar hak masyarakat adat.

 

Pembangunan yang mengabaikan daya dukung ekologis dan hak komunitas lokal bukanlah kemajuan, melainkan bentuk baru kolonialisme sumber daya: penguasaan tanah dan kekayaan alam oleh modal asing dengan legitimasi kebijakan nasional.

 

Raja Ampat tidak butuh tambang. Ia butuh perlindungan. Kita tidak bisa membiarkan narasi pembangunan industri melanggengkan kerusakan atas nama pertumbuhan ekonomi. Saatnya kita menuntut model pembangunan alternatif yang berbasis pada keadilan ekologis, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan konservasi jangka panjang.

Konservasi dan keberlanjutan bukan hambatan pembangunan , mereka adalah fondasinya. Jika Raja Ampat simbol kekayaan hayati dunia bisa ditambang, maka tidak ada lagi tempat yang aman dari kerakusan industri.

 

kerusakan huta dan alamdi raja ampat

* Rakyat harus mencabut izin untuk menjaga raja ampat utuh

 

Pada prinsipnya problem yang terjadi di raja ampat merupakan hal yang serius. Bhalil dan pemerintah pusat tidak bisa dengan seenaknya mengizikankan dan meloloskan pt Gag nikel maupun perusahan lainnya tanpa melakukan pertimbangan lebih dulu. Bahlil hanya mengingginkan keuntungan semata tanpa melihat alam,  raja ampat adalah hutan terakhir yang harus di jaga dan di rawat.

 

Tidak cukup hanya kampanye, harus ada tindakan yang serius untuk usir pt Gag dan pt pt serta perusahan lainnya. Bhalil ke papua harus harus di pertanyakan?. mengapa ia ke papua/ apakah berhentikan sementara atau selamanya? dan apakah ada motifasi buruk lainya? 

karena Menurut marx kapitalisme mencari keuntungan sebesar besarnya dan bersarang di mana mana.

menurut kaca mata klas  penguasaadalah borjuasi, jadi  bahlil adalah borjuasi, waktak bojuasi adalah mencari keuntungan semata tanpa peduli rakyat demi kepentingan dirinya sendiri. dan  mampu berubah kapan saja sesuai kepentingan yang di butuhkan.

Jadi kita melihat ada bahlil dan antek antek bojuasi nasional, mereka tidak akan puas jika proyek mereka tidak berjalan dan mereka tidak dapat keuntungan. maka cara lain yng kemungkinan di gunakan adalah1. berhenti sebentar, 2. merubah cara eksplloitasinya,  3.  atau merubah metode operasinya. 4. Memberi uang /jabatan ke warga asli untuk tidak protes,5. atau pindah ke tempat lain.

Mereka akan melakukan dengan berbagai macam cara dan narasi untuk menjalankan kekuasaan, perusahan, entah itu Pt Gag Nikel, atau menggunakan nama lain atau berpindah ke tempat lain.

Untuk itu tugas kami adalah mengusir Pt Gag yang sedang operasi di raja apat, serta di barengi dengan usir setiap Pt atau perusahan yang masuk dengan mencabut izin dan menjaganya dari berbagai rayuan kolonialisme dan kapitalisme, sebab rakyat dapat hidup tanpa perusahan tetapi rakyat tidak bisa hidup tanpa alam , hutan dan tanah.

 

sember:

- https://www.tempo.co/hukum/dampak-tambang-nikel-di-raja-ampat-versi-greenpeace-1654703

- https://www.indonesiana.id/read/183493/tambang-nikel-siap-hancurkan-pesona-raja-ampat?utm_source=Facebook&utm_medium=dlvr.it&sfnsn=wiwspwa

-  https://www.tempo.co/ekonomi/bahlil-hentikan-sementara-aktivitas-pertambangan-nikel-di-raja-ampat-1653122

- https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-apa-itu-hilirisasi-contoh-manfaat-dan-dampaknya-85210

- https://www.dw.com/id/nikel-raja-ampat-disorot-bahlil-sebut-campur-tangan-asing/a-72810179

-

 penulis adalah yesaya gobay', mahasiswa pencari keadilan di tanah kolonial

Editor: Admin

`