HAK MINORITAS PAPUA DI BAWAH CENGKRAMAN KOLONIALISME.

Doc. google amuk massa

Oleh: yesaya gobay

Kebijakan Negara yang terlalu ganas, memaksakan rakyatnya untuk terlibat ikut arahan yang keji, Negara telah membuat pola pikir rakyatnya uruh arah bahkan rakyat membenci negara tersebut karena kebijakan yang sangat diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Entah itu kelompok minoritas rakyat papua maupun kelas social lainya yang lagi tersingkir dari atas tanah air mereka sendiri .

Hak bangsa minoritas west papua telah di ambil ahli oleh Negara  colonial Indonesia dari rezim ke rezim,  dari presiden pertama sukarno, suartho hingga jokowi, sama saja permainnya, memnadang orang papua kelas nomor dua dari yang lainnya, memandang tidak bisa buat apa apa, memandang monyet dan bintang lainnya. Hal ini masih terus di ikuti hingga turun temurun, indonesia padang orang papua sebagai orang yang paling terbelakang  dan primitive,  setiap hak hak orang papua dari hak atas tanah, hak atas hutan, hak atas pohon, hak pendidikan, hak kesehatan, hak atas hidup,  yang semestinya Negara melihat hal itu malah Negara menghancurkannya.

Propaganda atas dasar kasih sayang tersebut, di bagun untuk membagun pencitraan bahwa Negara peduli terhadap bangsa papua namun realitasnya yang terjadi tidak sesuai seperti apa yang mereka kampanyekan, yang di terus di mainkan agar rakyat indonesia dan dunia internasional percaya bahwa Negara peduli terhadap papua.

Cengkraman kolonialisme atas bangsa minoritas papua sangat di sayangkan, memang benar kata beny giay “ ko mau jadi dpr kh, bupati kh, pejabat siapa saja kh, selama ko masih dalam bingkai kolonialisme Indonesia, sama saja ko bergaya di dalam penjara”. Tidak ada masa depan selama kita masih berada dalam cengkraman kolonialisme indonesia.

Lihat saja Dari anggapan primitive dan stigma lainya yang di bagun tersebut hingga rakyat papua hanyalah di jadikan boneka yang ada di bumi manusia bukan manusia lagi, cerita kelam masa lalu sejarah bangsa papua yang di manipulasi oleh Indonesia dari bebagai tragedi tragedy kemausiaan yang belum di usut tuntas dan operasi operasi militer dari 1961 hingga hari ini di wet papua yang sangat ganas.

Klaim  mengklaim terhadap wilayah West Papua oleh Indonesia, belanda dan antek anteknya dilakukan dengan meng atas namakan rakyat papua. sebelum proses penentuan nasib dilaksanakan. Pada 7 April 1967, Freeport sebagai perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika Serikat telah menandatangani kontrak pertamanya dengan pemerintah Indonesia. Sementara PEPERA sebagai pengejawantahan referendum yang juga bermasalah itu baru digelar dua tahun setelahnya.

Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dilakukan secara tidak demokratis, di mana hanya 1.026 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dibawa tekanan todongan senjata, intimidasi dan teror untuk memilih integrasi ke NKRI. Sehingga cuma 175 orang yang memberikan pendapat dari kurang lebih 800.000 orang Papua yang memiliki hak suara saat itu.

60 tahun telah berlalu sejak penandatanganan Perjanjian New York dari 15 agustus 1962 sampai 15 agustus 2022, Indonesia masih berupaya menancapkan pengaruhnya di tanah West Papua melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Otsus di Papua sudah berusia hampir 20 tahun lamanya. Namun sejak UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus diberlakukan justru tidak ada perlakuan khusus yang bisa didapatkan oleh rakyat West Papua. 

Apa yang tampak khusus tak lain hanyalah pengiriman pasukan militer secara besar-besaran ke tanah West Papua. Kenyataannya Otsus tidak bisa memproteksi masyarakat adat West Papua dari perampasan tanah untuk kepentingan investasi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menjadi amanah dalam undang-undang Otsus tidak pernah dijalankan, tidak ada upaya untuk mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua, sementara dari tahun ke tahun kasus pelanggaran HAM terus bertambah. 

Di tengah badainya protes penolakan otsus namun 30 juni 2022 pemerintah juga mengesahkan RUU DOB untuk papua tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat dan mahasiswa papua. Otsus dan dob adalah paketan produk kolonial yang tak lebih dari sekedar alat untuk meredam aspirasi politik rakyat Papua yang menghendaki hak penentuan nasib sendiri.

Upaya-upaya untuk meredam aspirasi politik rakyat Papua tidak hanya dilakukan dengan bujukan gula-gula Otsus dan dob yang terus di paksakan. Namun Penangkapan dan pemenjaraan dengan pasal makar dan pasal pasal karet lainnya terhadap orang Papua maupun aktivis yang berbicara isu Papua menjadi incaran  terus belanjut. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa Negara Indonesia tidak peduli lagi bangsa minoritas papua tetapi ia lebih mimilih bagaimana untuk memperlacarkan investasi tanpa melihat hak hak masyarakat  kelas minoritas lainnya yang tersingkir jahu dari lingkungan sosialnya, Di papua apa lagi setiap tempat dari tanah hingga tempat tempat jualan di pasar di kuasai oleh orang pendatang/amber hingga pemusnahan etnis, budaya, adat istiadat makin massif secara sistematis.

Tidak ada harapan hidup bagi bangsa papua di dalam Negara colonial indonesia, selama Negara memilih jalannya sendiri untuk kepentingannya. rakyat papua harus sadar selama cengkraman dan penjajahan itu masih ada maka kahancuran itu akan menimpah kita,  dan kita akan habis di tanah air kita, saatnya sadar dan melawan.

Sekian dan terima kasih.